BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, Ketua Harian Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, memanggil aparat kewilayahan yang memungkinkan dilakukan pembatasan sosial berskala kampung (PSBK).
“Kami memanggil sekitar 12 lurah yang di wilayahnya tercatat ada lebih dari 4 orang positif aktif,” ujar ketua harian tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna kepada wartawan Jumat (2/10/2020).
Ema mengatakan, setelah dikonfirmasi ulang, ternyata dari 12 kelurahan tersebut, ada 3 kelurahan yang ternyata sudah tidak ada kasus positif aktif.
“Kalau sudah tidak ada kasus, ya untuk apa kita undang. Kita hanya berkoordinasi dengan aparat yang kewilayahannya tercatat ada pasien terkonfirmasi positif,” ujarnya.
Menurut Ema saat ini tercatat jumlah 143 kasus positif aktif, namun tidak semua terdapat di 9 kelurahan yang dipanggil. Melainkan tersebar di seluruh kota Bandung.
Setelah rapat dengan tim gugus tugas, para lurah harus rapat dengan pemangku kepentingan di wilayahnya termasuk Babinsa, RT, dan RW. Setelah itu lalu nanti akan dilakukan simulasi dibkapangan. “Jika memang perlu dilakukan PSBK, maka akan kami berlakukan,” tuturnya.
Hal-hal yang berbeda jika dilakukan PSBK di suatu wilayah, tidak jauh berbeda dengan PSBM, ada pembatasan kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama 24 jam. “Orang juga tidak bisa keluar masuk ke wilayah itu seenaknya,” tambahnya.
Namun, data ini juga masih berubah. Jika pada saatnya nanti ternyata di 9 wilayah tersebut ada wilayah yang sudah dinyatakan clear dari kasus positif, maka bisa berpindah tempat.
“Jadi, ya data tempat nya masih berubah ubah,” tuturnya.
Yang pasti, Ema menegaskan, lurah harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pihak yang berkepentingan.
“Jika nanti ada pasien yang dinyatakan positif namun tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan isolasi mandiri, maka bisa menggunakan ruang isolasi yang sudah kami sediakan,” tambah Ema.
Ema menegaskan pihaknya sudah menyiapkan setidaknya 40 kamar di dua hotel dan di RSKIA untuk ruang isolasi. “Jadi kami siap untuk membantu masyarakat yang tidak cukup memiliki fasilitas,” tuturnya.
Ema mengaskan, jangan sampai ada gejolak ketika PSBK sudah diberlakukan. “Harus dipahami oleh masyarakat bahwa apapun keputusan yang kita ambil, itu untuk kepentingan warga,” pungkasnya. (Put)
