BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kami tidak akanmembuka hubungan diplomatik dengan Israel kecuali Israel mengakui kemerdekaan Palestina,” terangnya kepada wartawan pada Sabtu (19/12/2020) di Kabupaten Bandung.
Hal ini sambung TB Hasanuddin sudah menjadi keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Ini sudah menjadi sikap dan tekad bangsa Indonesia sejak berdirinya,” sambungnya.
Belum lama ini, ramai dikabarkan Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu ke depan, karena adanya kemungkinan normalisasi hubungan antara Israel dengan Indonesia setelah beberapa negara mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Beberapa negara yang akhirnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, Maroko dan kerajaan di Himalaya, Bhutan.
Diberitakan sebelumnya TB Hasanuddin juga menilai pemberian layanan visa berupa call visa untuk Israel tak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.
“Layanan call visa ini mungkin tujuannya bagus, misalnya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia, tapi harus diingat, Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” ucapnya.
Ia memaparkan, Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Palestina, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun, para pendiri bangsa ini khususnya Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa.
Salah satu pointnya adalah Indonesia ikut aktif dalam perdamaian dunia dan didalamnya disebutkan bahwa seluruh bangsa di dunia memiliki hak untuk merdeka.
“Dari point tersebut, para pendiri bangsa ini mendapat aspirasi pentingnya kemerdekaan Palestina. Tapi hingga kini kemerdekaan Palestina itu belum tercapai dan seluruh rakyat Indonesia punya tugas berpastisipasi memerdekakan Palestina,” tegasnya.
Bila saat ini Indonesia membuka visa call untuk Israel, menurut Hasanuddin, dapat diartikan sebagai membuka hubungan diplomat dan ini bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia.
Selain itu, hal ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dasar negara yakni Pancasila dan aspirasi rakyat Indonesia sejak berdirinya negara ini. (*/Tan)
