Tunjangan Dewan menciderai Sila Lima Pancasila “Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
BANGKA, WWW.PASJABAR.COM–Sebanyak 45 anggota DPRD Babel akan dapat sejumlah fasilitas tunjangan, selama menjabat sebagai anggota legislatif.
Hal seiring keluarnya Peraturan Gubernur Bangka Belitung (Pergub Babel) Nomor 18 Tahun 2021.
Tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD Babel mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.
Semula, anggota DPRD hanya mendapatkan tunjangan perumahan Rp11.900.000 per bulannya.Namun kini naik hingga Rp23.529.412.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017. Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan 21 Maret 2021.
“Kebijakan ini menciderai Sila Kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Founder Generasi Bangka Mengabdi, Kendedi.
Pasalnya Bangka Belitung menghadapi peningkatan kasus Covid 19 sangat tinggi. Ditambah pemberlakuan PPKM Level 3-4.
Pendapatan Masyarakat Bangka Belitung menurun drastis. Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah. Artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis dan menderita akibat era Covid 19.
“Banyak masyarakat rela menutup usahanya karena mematuhi pemberlakuan PPKM ini. Malah wakil rakyatnya minta naik kenaikan tunjangan. Ini bentuk pengkhianat bagi masyarakat Bangka Belitung, tandasnya dalam rilis yang diterima PASJABAR.
Menurutnya Kenaikan Tunjangan Dewan patut dikaji ulang. Kendedi mengatakan baha lebih baik anggaran tersebut dimanfaatkan dalam penanganan Covid 19 dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat Bangka Belitung.
“Ingat Wakil Rakyat memiliki tanggung jawab mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadinya. Turun ke lapangan bukan ketika massa kampanye saja yang mengemis suara rakyat. Perhatikan lagi rakyatnya,” pungkasnya. (*/tiwi)
