JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Sosial (Kemsos) menemukan 31.624 aparatur sipil negara (ASN), terindikasi menerima bantuan sosial (bansos) dari Kemensos.
“Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya itu ada 31.624 ASN,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dikutip dari Antara, Kamis (18/11/2021)
Risma mengungkapkan Kemensos mendapatkan data tersebut, ketika pihaknya melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Hasilnya dari 31.624 ASN, sebanyak 28.965 orang merupakan ASN aktif dan sisanya pensiunan ASN.
Adapun profesi ASN yang menerima bansos, sambung Risma berasal dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari tenaga pengajar, tenaga medis, dan lain-lain.
“Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, ‘tolong dicek apa ini ASN atau bukan?` Ternyata betul (ASN),” tandas Risma.
Menurut Risma, para ASN tersebut terindikasi menerima bansos dari program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Risma menegaskan ASN tidak berhak menerima bansos. Sebab dalam kriteria yang ditetapkan Kemensos, seseorang yang tidak boleh menerima adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, apalagi ASN digaji pemerintah.
Untuk itu, temuan data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi ulang serta ditindaklanjuti. Risma meminta pemerintah daerah segera memberikan respon agar Kemensos bisa terus memperbaharui data secara berkala.
Selain itu, Risma pun telah menyurati unsur pimpinan TNI/Polri untuk melakukan pengecekan, karena dikhawatirkan ada aparat yang juga sama-sama menerima bantuan sosial.
“Profesi TNI-Polri, kita sudah surati ke Bapak Panglima mudah-mudahan kami segera menerima jawabannya. Karena diperaturannya tidak boleh penerima pendapatan rutin (mendapat bansos),” tutup Risma. (ytn)
