BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap auditor BPK dengan terdakwa Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (3/8/2022).
Lima saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bogor dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam keterangan jaksa KPK, sebanyak 40 saksi yang akan menjadi saksi dalam kasus tersebut.
Salah satu saksi, Andri Hadian yang merupakan sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memberikan keterangan seputar pertemuannya pada Maret 2021 di Pendopo Bupati Bogor. Bersama empat orang lainnya, yakni Ade Yasin, Ihsan Ayatul, Ruli Faturahman dan Ferry Syafari sebagai Kasubdit BPKAD
Andri memberikan keterangan jika pertemuan di Pendopo untuk mengkondisikan temuan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Namun, keterangan Andri dibantah oleh kuasa hukum Ade Yasin yaitu Dinalara Butar Butar. Hal ini karena ia menjelaskan jika pengangkatan Ferry berlangsung pada bulan Juni.
Selain itu, pemberian WTP oleh BPK pada Mei 2021. Untuk itu, Dinalara membantah adanya pengkondisian WTP tahun 2020.
“Kami sangat menghargai menghormati putusan sela yang dibacakan majelis hakim hari ini, karena memang putusan sela bukan akhir dari segalanya,” kata Dinalara.
Ade Yasin didakwa oleh Jaksa KPK telah memberi uang suap Rp1.935.000.000 untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Uang tersebut diberikan kepada empat pegawai BPK yang saat ini menjadi tersangka. (rif)
