BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Pengurus daerah Kota Bandung Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengikuti seminar “Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas Hak Pengelolaan (HPL) dan Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing” di Sekretariat Pengwil Jabar INI, Rabu (29/3/2023).
Pemateri dalam seminar ini, Dr. I Made Pria Dharsana, SH, M.Hum mengungkapkan bahwa tema yang dikupas kali ini memiliki urgensi tentang bagaimana memberikan peluang terbuka dan kondusifitas bagi penambahan modal asing di indonesia.
“Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah Jokowi JK kemudian Jokowi Ma’ruf Amin, apalagi dengan disahkannya UU Ciptakerja no 11 tahun 2020 dan PERPU tahun 2022 terkait jaminan kepastian hukum terhadap penanaman modal Indonesia,” tuturnya kepada PASJABAR.
Made melanjutkan bahwa penanaman modal asing di Indonesia ini sangat berkaitan dengan kesediaan tanah.
“Kita dapat melihat PP 18 tahun 2021 tentang HPL yang berisi pendaftaran tanah, rusun termasuk hak atas tanah, di pasal 69 juga mengatur kepemilikan tanah untuk orang asing yang berkaitan dengan perkembangan politik hukum pertanahan kita,” ulasnya.
Untuk itu, sambung Made, maka semua notaris dan PPAT harus paham tentang implementasi UU ciptakerja yang dituangkan dalam PP No 18 tahun 2021.
“Hal ini penting karena notaris akan melakukan advokasi penanaman modal asing baik yang ingin memiliki tanah rumah dan atau apartemen di Indonesia, hak yang mereka peroleh harus kita disampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.
Di lain sisi, sambung Made, pemerintah juga ingin menciptakan daya saing global dan hal ini menjadi tantangan. Untuk itu perlu adanya jaminan kepastian hukum untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik modal asing.
“Apa yang mereka ingin tanamkan atas modalnya harus ada jaminan bahkan reward. Jaminan ini melingkupi semuanya baik ketenagakerjaan, ekpor impor juga modal produk hasilkan di Indonesia,” pungkasnya. (tiwi)
