BEKASI, WWW.PASJABAR.COM — Selalu ada masalah yang timbul ketika musim Proses Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) berlangung, demikian juga dengan PPD di Kota Bekasi. Karenanya, Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah meminta komisi IV DPRD Kota Bekasi melakukan pemantauan.
“Beberapa masalah yang ditimbulkan diantaranya lantaran daya tampung sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi masih terbatas,” ujar Lelaki yang akrab disapa Ustadz Daulah ini, dalam siaran persnya kepada www.pasjaar.com, Selasa(20/6/2023).
Jumlah kuota ini, lanjutnya belum sebanding dengan jumlah anak usia sekolah yang ada. Sedangkan kondisi orang tua murid tidak semuanya mampu membiayai anaknya jika harus bersekolah di sekolah swasta
“Pimpinan DPRD Kota Bekasi mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi IV agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota Bekasi Tahun 2023 tersebut sehingga pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan lebih baik, objektif, transparan dan akuntabel tanpa diskriminasi serta lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” ungkap Saifuddaulah.
Karena itu, kata Saifuddaulah, untuk mengatasi persoalan tersebut DPRD terus mengupayakan terealisasinya target pendirian SMP Negeri minimal 1 (satu) SMP di setiap kelurahan.
Selain itu, lanjut Saifuddaulah, untuk sekolah swasta dapat dilaksanakan program peningkatan Bosda di sekolah swasta yang bertujuan untuk memberikan keringanan biaya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus masuk di sekolah swasta agar tetap dapat bersekolah.
“Ke depan, tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena persoalan biaya, inilah tujuan utama yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan wajib belajar,” pungkas politisi PKS ini. (*/adv)
