BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional berencana menghapus biaya data registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor.
Rencana tersebut diungkapkan oleh Kakorlantas Polri saat rapat koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional di Kota Bandung Jawa Barat Kamis (11/1/24) siang.
Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Kakorlantas Polri, Kementrian Dalam Negeri dan juga Jasa Raharja, menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Samsat Tingkat Nasional di Kota Bandung Jawa Barat kamis (11/1/24) siang.
Dalam rakor ini mengusulkan penghapusan data registrasi dan indentifikasi bermotor.
Pembahasan dalam rakor ini adalah terkait dengan pasal 74 UU Lalu Lintas tentang penghapusan data kendaraan bermotor.
Pihaknya pun mengusulkan kepada pemerintah untuk penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (bbn 2).
Selain itu juga mengusulkan untuk penghapusan pajak progresif sebab kebijakan ini tidak berdampak pada pengurangan jumlah kendaraan.
Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhana pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbaharui berbagai kegiatan ke-Samsatan, termasuk untuk menyamakan visi dan persepsi tentang kegiatan-kegiatan ke-Samsatan.
Dalam rakor ini diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dari tahun 2023 sebanyak 77 persen meningkat menjadi 81 persen di tahun 2024. (Uby)
