BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) Unpad serta Program studi kenotariatan Unpad, mengundang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menyampaikan kuliah umum.
Kuliah Umum yang diselenggarakan di Graha Sanusi Unpad, Kamis (19/9/2024) diikuti oleh sekitar 1000 mahasiswa, anggota IKANO, kademisi, hingga praktisi dari sektor perbankan dan pengusaha.
Dalam Studium Generale tersebut, AHY menyampaikan Kuliah Umum dengan tema Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan dalam Menyongsong Indonesia Emas. “Kita saat ini sangat Perlu mempersiapkan generasi unggul agar Indonesia mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. Karena, proyeksi kemajuan Indonesia di tahun 2045 hanya akan menjadi nyata jika persiapan dilakukan sejak sekarang,” jelasnya.
Menurutnya, proyeksi yang ada selama ini baik tentang ekonominya, tentang kemajuan, lompatan-lompatan di bidang teknologi dan lain sebagainya itu hanya menjadi potret yang akan sirna jika anak muda tidak bekerja keras.
Selain itu, AHY juga menyebutkan potensi besar Indonesia dari sisi sumber daya alam dan manusia yang harus diikuti dengan kualitas dan kompetensi yang baik, “Jika tidak maka bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan bahkan bencana ,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan tentang pentingnya tata kelola pertanahan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Bagaimana Kementerian ATR/BPN memiliki peran dan kontribusi yang real untuk pembangunan negeri. Jika kita mengelola tanah termasuk tata ruang yang baik di seluruh wilayah Indonesia, kita ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan buat rakyat dan kepastian hukum bagi para investor sehingga pembangunan itu bisa berkelanjutan,” terangnya.
Juga masih kata AHY, jika pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberantas mafia tanah yang masih menjadi tantangan. Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Disini ada Brigjen Polisi Arif Rachman, beliau ini adalah komandan atau Satgas Anti-Mafia Tanah. Jadi, setiap saat saya meminta update-nya dan tentunya banyak hal yang telah kita lakukan walaupun tidak ada kata tuntas. Karena terus ada saja perkembangan di lapangan dan kita benar-benar serius untuk mencari dan menuntaskan masalah-masalah kejahatan pertanahan apalagi mafia tanah,” ujar AHY.
AHY menegaskan, mafia tanah ada di hampir setiap provinsi, dan pemerintah tidak segan-segan untuk menindak tegas. “Ini tersebar, tidak bisa dikatakan paling banyak dimana-dimananya, tetapi di setiap provinsi ada saja yang begitu-begitu. Di setiap kabupaten kota ada saja yang begitu-begitu. Tinggal skalanya,” jelasnya.
Akademisi dan Pemerintah Perlu Bekerjasama
Sementara Ketua Umum IKANO Unpad Ranti Fauza Mayana, usai acara mengatakan, cukup bangga karena melihat antusias mahasiswa dalam mengikuti Kuliah Umum Menteri ATR/BPN, AHY.
“Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk 1.000 mahasiswa, akademisi, perbankan, pengusaha, dan lain-lain. Alhamdulillah, acara berjalan lancar, sehingga kerja sama dengan Kementerian ATR dapat semakin baik, serta dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 menjadi lebih siap,” jelas Ranti.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran kerjasama antara dunia akademik dan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam sektor pertanahan dan tata ruang yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Harpendi Harahap, turut memberikan apresiasinya kepada Fakultas Hukum Unpad dan IKANO Unpad yang telah berhasil mengadakan acara yang sangat relevan dengan isu-isu aktual terkait digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia.
“Terima kasih kepada IKANO Unpad dan Fakultas Hukum Unpad yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini dengan menghadirkan Menteri ATR/Kepala BPN. Ini adalah momen penting di mana terjadi perubahan sangat cepat terkait digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. Kami, selaku Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sangat berterima kasih dan mendukung penuh acara IKANO,” ujar Harpendi.
Dengan terselenggaranya studium generale ini, diharapkan kolaborasi antara Kementerian ATR dan berbagai pihak, termasuk akademisi, semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. (tie)
