www.pasjabar.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam memberantas premanisme yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi percepatan pembangunan daerah, Dedi gandeng Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk bersinergi menumpas aksi preman di berbagai wilayah Jawa Barat.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan komitmen bersama yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Kesepakatan itu mencakup kerja sama di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum sebagai fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Premanisme Ganggu Investasi KDM Gandeng Polisi
Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa KDM itu menekankan bahwa premanisme tidak boleh dibiarkan berkembang, baik di lingkungan industri, pelabuhan, maupun pasar-pasar tradisional.
Menurutnya, keberadaan preman dapat menghambat investasi serta menurunkan kepercayaan investor terhadap keamanan berusaha di Tanah Pasundan.
“Premanisme harus diberantas. Baik itu di wilayah industri maupun pasar tradisional. Karena ini akan mengganggu iklim investasi dan memperlambat pembangunan,” tegas Dedi Mulyadi dalam sambutannya.
Dorong Sinergi untuk Jawa Barat yang Aman dan Produktif
Melalui kerja sama lintas institusi ini, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa setiap daerah di Jawa Barat memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
Sekaligus memberi ruang yang luas bagi warga untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berkembang tanpa tekanan atau intimidasi.
Sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat kepolisian juga menjadi contoh konkrit dari kolaborasi antar lembaga.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, aman, dan berpihak pada rakyat.
Langkah sinergi antara Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Polda Metro Jaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif di seluruh wilayah Jawa Barat. Keamanan dan ketertiban umum adalah fondasi penting dalam menciptakan daerah yang maju, sejahtera, dan layak investasi.
Dedi menegaskan, penanganan premanisme bukan hanya soal penertiban, tetapi juga menata ulang wajah Jawa Barat agar lebih modern, tertib, dan ramah terhadap kegiatan ekonomi serta masyarakat umum.
