www.pasjabar.com — Puluhan guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan Maklumat Padjadjaran sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan dan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pernyataan ini dibacakan pada Senin sore (19/5/2025) di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kota Bandung.
Maklumat tersebut lahir sebagai respons atas sejumlah kebijakan Kemenkes yang dianggap kontroversial dan dilakukan secara sepihak, terutama dalam hal pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan nasional.
Mereka menilai bahwa kebijakan-kebijakan ini berpotensi merusak tatanan akademik dan profesionalisme dokter di Indonesia.
Sorotan Kritis terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis
Salah satu poin utama dalam Maklumat Padjadjaran adalah kritik terhadap implementasi program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Utama (RS-PPU).
Program tersebut dinilai dilakukan tanpa dialog yang memadai dengan kalangan akademik dan dianggap sebagai langkah sepihak dari pemerintah.
Selain itu, para akademisi juga menolak pembentukan kolegium kedokteran versi pemerintah dan penyederhanaan jalur kompetensi dokter melalui pelatihan singkat.
Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi menurunkan standar kualitas pendidikan dan kompetensi dokter Indonesia.
Ancaman terhadap Etika dan Otonomi Keilmuan
Dalam maklumatnya, para guru besar menegaskan bahwa kebijakan Kemenkes berisiko mencederai tata kelola sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan nasional.
Dikhawatirkan, hal ini akan meruntuhkan pilar-pilar etik, profesionalisme, dan otonomi keilmuan yang telah lama dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan kedokteran.
Profesor Yoni Fuadah Syukriani bahkan menyayangkan sejumlah pernyataan Menkes yang dinilai spekulatif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh Profesor Johanes Cornelius Mose, yang menyatakan perlunya evaluasi terhadap arah kebijakan kesehatan nasional.
Seruan kepada Presiden Prabowo untuk Evaluasi Kinerja Menkes
Sebagai tindak lanjut dari maklumat ini, para guru besar Fakultas Kedokteran Unpad menyerukan agar Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, segera mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan.
Mereka juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden dan DPR RI demi menyelamatkan masa depan pendidikan kedokteran serta layanan kesehatan nasional.
Langkah tegas dari kalangan akademisi ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia pendidikan kedokteran tidak tinggal diam menghadapi kebijakan yang dinilai menyalahi prinsip-prinsip akademik dan profesionalisme.
Maklumat Padjadjaran bukan sekadar kritik, melainkan panggilan untuk dialog terbuka demi kemajuan sistem kesehatan Indonesia.
