CIMAHI, WWW.PASJABAR.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat yang berada di Sentra Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Sabtu siang (12/7/2025).
Peninjauan Sekolah Rakyat di Cimahi ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kementerian Sosial. Dalam mengawal realisasi program pendidikan inklusif dan gratis bagi masyarakat prasejahtera melalui skema Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menyapa para calon siswa di ruang kelas. Dan melihat langsung kondisi asrama tempat tinggal siswa.
Ia juga berdialog dengan sejumlah orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat Abiyoso. Menurutnya, Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai sistem pendidikan berjenjang mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dan bersifat berkelanjutan.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga akhir Juni 2025, program Sekolah Rakyat sudah berjalan di 63 titik di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan jumlah ini bertambah menjadi 100 titik pada akhir Juli 2025.
“Dari 100 titik ini, kita harapkan bisa menampung lebih dari 9.700 siswa, dengan 1.500 lebih guru dan 2.000 lebih tenaga kependidikan,” ujar Gus Ipul.
WargayangTerbantu
Salah satu orang tua siswa, Syiffa, mengaku terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat. “Saya tidak mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta. Sekolah Rakyat ini jadi solusi karena gratis dan tetap memberikan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Firman Gani, salah satu siswa yang ikut MPLS, mengatakan dirinya senang bisa masuk Sekolah Rakyat. Karena ingin belajar mandiri dan mengejar cita-cita meski berasal dari keluarga kurang mampu.
Untuk bisa menjadi siswa Sekolah Rakyat, syarat utama adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Regsosek). Khususnya pada desil satu atau dua — yaitu kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.
Sebagai bagian dari proses validasi, tim dari Kementerian Sosial akan melakukan survei langsung ke rumah calon siswa. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum.
Dengan sistem seleksi berbasis data dan survei lapangan, Kementerian Sosial memastikan program ini tepat sasaran. Dan menyasar anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan akses pendidikan gratis dan berkualitas. (uby)
