BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Jabar setelah berhasil menjadi provinsi terbaik dalam pengelolaan APBD Triwulan III Tahun 2025.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai capaian APBD Jabar tersebut belum cukup memuaskan.
Dedi mengatakan, masih terdapat sejumlah catatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengaku telah memberikan teguran kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Jawa Barat agar bekerja lebih maksimal dalam mengelola keuangan daerah.
Menurutnya, masih terdapat dana kas daerah yang mengendap sebesar Rp2,5 triliun. Sementara itu, daya serap anggaran hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun, dengan potensi keuangan yang masuk sebesar Rp6,5 triliun.
Selain itu, Dedi juga menargetkan seluruh ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat—terutama yang menuju Kota Bandung—harus sudah dalam kondisi mulus pada akhir tahun ini. Ia mengakui, meski banyak pihak menilai kondisi jalan provinsi sudah baik, masih ada beberapa ruas yang perlu dibenahi.
“Saya sudah ingatkan kepala Bappeda dan BPKAD agar pengelolaan anggaran lebih efektif. Jangan sampai ada dana mengendap terlalu lama, karena uang daerah harus segera kembali ke masyarakat melalui program pembangunan,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pemprov Jawa Barat sebagai provinsi nomor satu dalam pengelolaan APBD Triwulan III 2025.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 17 Oktober 2025, realisasi belanja daerah mencapai 73,34 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 66 persen.
Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia untuk periode tersebut. (uby)
