BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Sejak dilantik menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi meluncurkan berbagai kebijakan inovatif di bidang pendidikan. Salah satu terobosannya adalah mengirim siswa yang bermasalah secara mental dan perilaku ke barak militer untuk dibekali pendidikan karakter.
Kebijakan ini dinilai sebagai strategi yang tepat sasaran, terutama karena mendapat dukungan luas dari para orang tua yang sudah merasa kewalahan menghadapi pergaulan anak-anak di era sekarang.
Para pelajar yang dikirim ke barak militer tidak dilatih layaknya prajurit TNI. Mereka diberikan pendidikan karakter yang memiliki efek ganda (multiplier effect) untuk menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kebijakan ini tidak dapat serta merta diartikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau bentuk perampasan kebebasan anak. Justru, ini merupakan langkah strategis dalam memberantas kenakalan remaja seperti kecanduan alkohol, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya.
Banyak orang tua datang dengan perasaan sedih dan mengadukan kondisi anak mereka yang terjerumus dalam geng motor, tawuran, serta konsumsi obat-obatan terlarang. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah komando Dedi Mulyadi bergerak cepat merancang program pendidikan karakter di barak militer, bekerja sama dengan TNI dan POLRI.
Program ini bukan bertujuan menyiksa siswa, melainkan memberikan bimbingan dan pengasuhan dengan pendekatan khas negara melalui metode konseling yang nyata. Walaupun kegiatan dilaksanakan di lingkungan asrama militer, hasil yang diharapkan adalah lahirnya pribadi matang yang mampu menghindari kenakalan remaja.
Materi yang diberikan mencakup bimbingan konseling, baris-berbaris, motivasi, penyuluhan bahaya narkoba, bela negara, serta kegiatan outbound dan permainan kelompok. Seluruh materi dirancang agar para pelajar menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Diharapkan, pendidikan karakter ini akan membentuk atmosfer kebaikan yang menyebar di seluruh penjuru Jawa Barat. “Kita mulai dari Jawa Barat untuk Indonesia.”
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bidang Pendidikan dan Inovasi Forum Pengajar Muda Pancasila Indonesia (FPMPI), Kevlin Anggriawan, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk perampasan hak pelajar.
“Keterlibatan TNI dan POLRI justru bersifat membina, bukan menekan. Proses dan metode yang digunakan akan disesuaikan dengan pendekatan pendidikan umum guna memotivasi siswa agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang membahayakan masa depan mereka,” ungkapnya.
Kevlin juga menyoroti bahwa sebagian pihak yang menolak kebijakan ini hanya memberikan kritik tanpa menawarkan solusi nyata dalam mengatasi kenakalan remaja.
“Padahal, kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari orang tua siswa yang merasa terbantu dengan hadirnya program tersebut,” tambahnya.
Forum Pengajar Muda Pancasila Indonesia (FPMPI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini dan menegaskan keyakinannya bahwa Dedi Mulyadi mampu menciptakan masa depan pendidikan Jawa Barat yang cerah dan cemerlang.
Mereka juga mengingatkan bahwa program ini bukan bertujuan melatih siswa secara militer, melainkan menanamkan nilai-nilai bela negara yang ideal. Hal ini penting agar tidak terjadi penafsiran ganda yang bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat. (*/tiwi)
