BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Komisi II DPRD Kota Bandung meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih serius menggali potensi pajak dari berbagai sektor yang ada di Kota Bandung. Mulai dari restoran, reklame, hingga parkir yang dinilai masih belum tergarap maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, mengatakan kunci utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah data wajib pajak yang lengkap dan akurat. Namun, hingga kini Bapenda disebut belum memiliki basis data yang kuat untuk menentukan target pendapatan secara tepat.
“Bapenda seharusnya berpusat pada pendapatan. Tapi angka pastinya belum bisa ditentukan karena datanya belum ada,” ujar Siti, Selasa (22/10).
Menurutnya, sektor kuliner merupakan contoh paling nyata. Kota Bandung dikenal dengan wisata kulinernya yang menjamur di berbagai sudut kota, bahkan banyak tempat makan yang viral di media sosial.
“Kalau dilihat, potensi pajak restoran ini luar biasa. Banyak hidden gem yang ramai pengunjung tapi belum tentu semua terdata,” ujarnya.
Optimasi Pajak Restoran
Siti menilai, optimalisasi pajak restoran tidak hanya akan mendongkrak PAD, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tentu PAD meningkat dan warga Kota Bandung ikut sejahtera,” tegasnya.
Selain kuliner, ia menyoroti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tenaga listrik yang belum memiliki data pasti. Padahal, kata Siti, data pelanggan listrik penting untuk menghitung potensi pajak yang bisa digali.
“Kalau berbasis data, kita bisa tahu potensi mana yang sudah dimaksimalkan dan mana yang belum,” katanya.
Ia juga menyinggung efektivitas alat rekam transaksi yang digunakan untuk memantau omzet wajib pajak. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan alat tersebut benar-benar efisien dan tidak bisa dimanipulasi.
“Kita perlu tahu sejauh mana alat ini efektif di lapangan agar pengawasan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor reklame. Meski reklame tersebar di hampir seluruh penjuru kota, pajak yang masuk masih belum maksimal.
“Masih banyak reklame yang tidak berizin. Kalau ini tertib, PAD pasti naik. Kami siap mendukung langkah Bapenda untuk penertiban,” tegasnya.
Siti juga mendorong agar pendataan wajib pajak dipercepat, terutama untuk restoran dan parkir yang pergerakannya sangat dinamis.
“Kalau restoran tidak perlu menunggu pembangunan baru, cukup lihat mana yang sedang ramai dan potensial. Itu bisa langsung dimasukkan ke basis data pajak,” tuturnya.
Untuk pajak parkir, lanjutnya, Bapenda harus tahu berapa titik parkir yang ada di Kota Bandung.
“Data itu jadi dasar untuk menentukan target. Tanpa data awal, sulit menentukan berapa pajak yang bisa diambil,” pungkasnya. (put)
