JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dirinya akan divaksinasi COVID-19 pada 13 Januari 2021. Ia akan divaksin bersama jajaran menterinya.
Namun, vaksin tak bisa digunakan sebelum Emergency Use Authorization (EuA) alias izin pengunaan darurat diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski begitu, BPOM menyatakan EuA kemungkinan terbit sebelum 13 Januari.
Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan EuA untuk vaksin Sinovac memang akan keluar sebelum 13 Januari. Namun, ia menegaskan EuA diterbitkan bukan karena kejar target agar Jokowi bisa menggunakan vaksin tersebut sesuai rencana.
“Memang sudah direncakan pemerintah untuk tanggal 13 Januari akan melakukan vaksinasi, tapi itu bukan berarti mengikat Badan POM bahwa harus tanggal sekitan memberika EuA,” kata Penny dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Menurutnya, berbagai aspek tetap dipenuhi. Bahkan, semua persyaratan untuk menerbitkan EuA mengacu pada standar WHO alias Badan Kesehatan Dunia.
Saat ini, berbagai data sudah masuk. BPOM juga sedang menunggu hasil uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Bandung. Data itu akan masuk hari ini dan segera dibahas. Hal itulah yang membuatnya optimistis EuA bisa diterbitkan sebelum 13 Januari.
“Sehingga, (dengan masuknya berbagai data yang dibutuhkan) artinya kami akan bisa mengeluarkan EuA sebelum tanggal tersebut (13 Januari). Kami cukup ada keyakinan untuk hal tersebut,” ucapnya.
Saat ini, menurutnya BPOM sedang melakukan pembahasan akhir. Sehingga, tak butuh waktu lama untuk menerbitkan EuA. Setelah EuA diterbitkan, vaksin bisa langsung digunakan. Sehingga, program vaksinasi yang digulirkan pemerintah bisa berjalan.
“Mudah-mudahan bisa dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan. Alhamdulillah kami bersyukur sudah ada keyakinan besar sampai hari ini. Sehingga masih bisa dipastikan (EuA) keluar sebelum 13 Januari,” tandas Penny. (ors)
