BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) menggelar webinar “Sukseskan Kartu Indonesia Pintar Kampus Merdeka” pada Senin (12/4/2021) yang ditayangkan secara Live oleh PASTV.
Adapun webinar nasional ini diikuti oleh 243 Perseta yang berasal dari 50 Perguruan Tinggi dari Aceh hingga Papua.
Turut hadir memberikan sambutan,Dirjen Belmawa Kemendikbud RI yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga sambutan dari Plt. Ketua L2DIKTI Wilayah IV Jabar dan Banten,yaitu Sekretaris L2DIKTI Wilayah IV Ir. Dharnita M.Si.
Salah satu narasumber sekaligus
Wakil Rektor III Unpas, Dr. H. Deden Ramdan M.Si.,CICP, DBA menyampaikan bahwa webinar ini mengulas mengenai jumlah kuota KIP yang akan diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri dan swasta yang angkanya mencapai 200 ribu pada tahun ajaran 2021/2022.
“Dalam webinar ini juga dikupas mengenai Bidik Misi yang namanya berubah menjadi KIP oleh Permendikbud tahun 2020, di sini dibahas mengenai mekanisme pendaftaran, siapa saja yang berhak mendapatkan KIP, tentu ini ditujukan adalah membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi,” paparnya kepada PASJABAR.
Di samping itu, sambung Deden dibahas pula the best practice Unpas yang sudah delapan tahun menerima siswa yang berasal dari Bidik Misi dan hingga saat ini telah menghasilkan sebanyak 73 sarjana dari program Bidik Misi tersebut.
“Pemerintah menganggarkan sebesar rp 4.800.000,- pertahun, namun di perguruan tinggi swasta umumnya dalam satu tahun rata-rata mengeluarkan sebesar rp. 10.000.000,- bahkan ada yang sampai Rp.20 juta sehingga Universitas swasta harus menanggung sisanya. Namun untuk Unpas ini merupakan sebuah bentuk CSR atau tanggung jawab sosial kampus kepada masyarakat,” jelasnya.
Ke depan Pemerintah berencana untuk meningkatkan anggaran pertahun untuk KIP untuk Prodi dengan Akreditasi A maksimal sebesar Rp.12 juta , Akreditasi B maksimal Rp.4 juta dan Akreditasi C maksimal sebesar Rp.2.400.000 per semester sehingga perguruan tinggi swasta dapat semakin tertarik untuk menerimanya bahkan dengan jumlah yang besar karena seluruh biaya mahasiswa relatif dapat tertutupi.
“Saya berharap ke depan pemerintah akan konsisten menjadikan program ini secara berkesinambungan & dari pihak kampus tentu harus meresponnya. Dan semoga KIP ini bisa memberi ruang bagi calon mahasiswa yang status sosial ekonomi tidak mampu tapi kapabel secara intelektual sehingga menjadi ‘bahan baku’ yang siap diproses menjadi calon sarjana yang mumpuni yakni yang IPKnya tinggi, hardskill & softskillnya juga lifeskill yang memadai dan siap berkontribusi untuk masyarakat ,” pungkasnya. (tiwi)
