BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – KM ITB menegaskan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Seperti dalam siaran persnya kepada Pasjabar, Minggu (10/4/2022) malam, jika wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini semakin nyata dilakukan elit politik.
“Untuk mewujudkan rencana yang bertentangan dengan konstitusi tersebut. Bukan hanya inkonstitusional, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga menimbulkan banyak kerugian politik dan ekonomi. Kerugian politik yang dimaksud adalah dampak negatif terhadap kualitas dan kepastian ketatanegaraan, demokrasi, dan stabilitas politik. Sementara, pada aspek ekonomi, monopoli kekuasaan oleh segelintir pihak akan memicu lebih maraknya korupsi dalam pemerintahan. Selain itu, pemerintahan dengan watak otoriter juga cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak berkualitas, sehingga dapat merugikan masyarakat luas,” seperti diutarakan narahubung KM ITB, Reza Rahmanditio.
Dipaparkannya KM ITB untuk itu akan ikut turun kejalan pada hari ini (11/4/2022) dan mengajak elemen masyarakat lainnya bergabung dengan aksinya di depan Gedung Sate Bandung.
Sementara itu lima tuntutan yang akan diutarakan KM ITB dalam aksinya yakni
- Mengutuk segala upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan semangat reformasi.
- Mendesak elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjunjung tinggi dan mentaati aturan tentang pemilu dan masa jabatan presiden sebagaimana dalam konstitusi yang berlaku saat ini.
- Meminta Presiden Jokowi berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
- Meminta Presiden Jokowi untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri-menterinya yang terbukti mendukung dan mengupayakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menolak upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan karena merusak tatanan politik dan menimbulkan kerugian ekonomi. (tie)
