MALADEWA, WWW.PASJABAR.COM– Desa wisata telah terbukti menjadi bentuk terbaik wisata berbasis masyarakat yang inklusif.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sestama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf) Ni Wayan Giri Adnyani dalam acara High Level Debate UNWTO di Maladewa, Rabu (15/7/2022).
“Pada program desa wisata kami mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah tata kelola desa dengan kearifan lokal. Program ini telah terbukti meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa, seperti yang ditunjukkan di Desa Wisata Penglipuran di Bali, di mana desa tersebut mampu menghasilkan lebih dari 1,45 juta dolar AS pendapatan pada 2020,” kata Sesmenparekraf Ni Wayan Giri.
Pengembangan desa wisata merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai upaya menuju pengalaman pariwisata yang berkualitas yaitu untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik
Kemenparekraf pun berkomitmen untuk mendorong implementasi pariwisata berbasis masyarakat melalui pengembangan desa wisata.
Sesmenparekraf menjelaskan ada berbagai langkah yang dilakukan Kemenparekraf dalam menggenjot pembangunan desa wisata, diantaranya program bantuan untuk 244 desa wisata mandiri dari 2021 hingga 2024; Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan yang sesuai dengan Standar Destinasi Pariwisata Berkelanjutan serta diakui oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC); dan program Indonesia Tourism Village Award.
“Sehingga program desa wisata ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, mendukung pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, memberantas kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan,” kata Sesmenparekraf.
Pada kesempatan itu, Sesmenparekraf juga menyampaikan bahwa Community Based Tourism (CBT) atau biasa disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat ini dinilai menjadi salah satu media untuk belajar dan berbagi pengalaman bersama dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat setempat menjadi pelaku dan terlibat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.
“Oleh karena itu, dari segi kapasitas, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dalam rangka mengelola kegiatan terkait pariwisata sekaligus menentukan jenis pengembangan pariwisata yang sesuai untuk masyarakat,” ujar Ni Wayan Giri.
Kemenparekraf pun mendorong peningkatan kapasitas SDM yang terampil melalui program reskilling, upskilling, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan dapat bersaing.
“Kami juga dari Kemenparekraf bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat (lembaga masyarakat/masyarakat), pemerintah, industri, akademisi, dan media (sebagai katalisator) untuk terus meningkatkan kualitas SDM pariwisata,” ujar Ni Wayan Giri. (*/tiwi)
