Bandung, WWW.PASJABAR.COM – PT Masterindo Jaya Abadi dengan eks karyawan, memasuki babak baru. Perusahaan itu bersedia membayar tunjangan hari raya (THR) bagi 937 pekerja dan eks pekerja.
Namun untuk itu, perusahaan meminta Pemprov Jabar segera memproses izin usaha. Diketahui, persoalan antara PT Materindo Jaya Abadi dengan eks pekerja sempat menuai polemik.
Bahkan Pemprov Jabar turun tangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengeluarkan sanksi administratif.
Akhirnya, persoalan sanksi administratif terhadap PT Masterindo Jaya Abadi ini berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Akibatnya, perpanjangan izin usaha tertahan.
Legal Officer PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani HL Radja mengatakan, penundaan pembayaran THR 2021 ini lebih kepada penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap.
“Sampai hari ini walau sudah diputus kasasi yang kedua di Mahkamah Agung, perusahaan belum menerima salinan putusannya,” kata Legal Officer PT Masterindo Jaya Abadi.
Pranjani HL Radja menyatakan, itikad baik perusahaan membayar THR disambut Disnakertrans Jabar dengan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan pekerja. Untuk membahas teknis dan kesepakatan bersama pembayaran THR 2021. Namun, pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan.
Penyebabnya, dua poin yang masih diminta perwakilan pekerja terkait masalah teknis. Yaitu, perusahaan membuat kesepakatan telah membayar THR tahap pertama pada 30 Juni 2023.
“Hal ini tidak lazim dilakukan. Kesepakatan seharusnya disepakati dan ditandatangani sebelum pembayaran,” ujar Pranjani HL Radja.
“Pembayaran dilakukan secara transfer kepada rekening masing-masing pekerja. Sementara, perusahaan sudah mempunyai data nomor rekening mereka (karyawan) di bagian payroll,” tutur dia.
Karena itu, kata Pranjani HL Radja, perusahaan meminta pemerintah bijak menyikapi kondisi yang terjadi. Apalagi, saat ini, kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja karena perpanjangan perizinan ditunda oleh pemerintah.
Kepercayaan buyer semakin berkurang dengan menurunnya order dan kekhawatiran para pekerja yang masih mempunyai hubungan kerja karena terancam PHK masih ada,” ucap Pranjani HL Radja.
“Saat ini sudah ada (pekerja) yang dirumahkan dan tidak diperpanjang kontrak kerjanya serta persoalan air yang sangat menggangu bagi pekerja muslim saat akan melaksanakan ibadah dan terganggunya penerapan prokes,” ujar dia.
PT Masterindo Jaya Abadi ini, tutur Pranjani HL Radja, sudah beroperasi sejak 1988 dan memberikan sumbangsih kepada pemerintah, terutama dalam penyerapan sumber daya manusia dan pembayaran pajak.
“Karena itu, perusahaan meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk segera memproses perpanjangan izin yang selama ini ditahan saat perusahaan mulai membayar THR 2021 yang tertunda,” tutur Pranjani HL Radja. (Rif)
