BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 13 perguruan tinggi di Jawa Barat termasuk Universitas Pasundan (Unpas), guna mempercepat penanganan kemiskinan di provinsi tersebut.
Penandatanganan MoU berlangsung di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung pada Jumat (7/3/2025).
Selain Unpas, perguruan tinggi lain yang turut serta dalam kerja sama ini adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB). Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Siliwangi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Universitas Islam Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Swadaya Gunung Jati, dan Universitas Kristen Maranatha.
Rektor Unpas, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
“Kami berharap kerja sama ini akan memberikan dampak yang signifikan. Baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Barat,” ujarnya, dilansir dari unpas.ac.id.
Inovasi dari Unpas
Salah satu inovasi yang dikembangkan Unpas dalam mendukung program ini adalah sistem pengelolaan sampah di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpas, Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P., menjelaskan bahwa sistem tersebut mengolah sampah menjadi pakan, pangan, dan energi.
“Kami merancang mesin pengolah sampah yang tidak hanya mengatasi permasalahan sampah. Tetapi juga menghasilkan produk yang berguna. Seperti pupuk kompos, pakan ternak, hingga energi dalam bentuk elpiji,” jelasnya.
Langkah Strategis
Menteri Sosial RI, Drs. K. H. Saifullah Yusuf, S.I.P., menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis. Dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Harapannya, kolaborasi ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya sinergi dalam mengatasi kemiskinan.
“Jawa Barat dengan populasi terbesar di Indonesia tentunya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Dengan MoU ini, kami berharap dapat mempercepat proses penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan Masyarakat. Untuk menciptakan solusi inovatif dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. (han)
