BANDUNG, PASJABAR.COM — Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, Pemkot Bandung belum serius dalam menangani warga miskin, terkait Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
“Buktinya, masih ada warga miskin yang datang ke Komisi D untuk menyampaikan aspirasinya, mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan SKTM, terkait kebutuhan PPDB,” kata Achmad, Rabu (24/4/2019).
Achmad mengatakan, di Kota Bandung ini, masih ada warga yang belum menerima kartu miskin baik itu kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, SKTM, atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Sehingga, mereka masih kesulitan mendapatkan fasilitas bantuan untuk sekolah gratis, ” katanya.
Achmad setuju, untuk jalur SKTM ini memang bukan untuk syarat pendaftaran. Karena syarat masuk sekolah, sekarang adala mengunakan sistem zonasi.
“Tapi SKTM ini, untuk menjamin bawa mereka bebas biaya sekolah. Karena biaya sekolah ini yang juga memberatkan orang tua siswa,” tegas Achmad.
Menurut Achmad, Pemkot Bandung kurang melakukan sosialisasi dan masih ragu-ragu dalam ketetapan SKTM ini.
“Kalau hal ini dbiarkan, nantinya kesalahan serupa akan selalu terulang di setiap PPDB,” terang Achmad.
Disinggung mengenai update data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Achmad mengatakan, memang sudah ada progres.
“Saya ingin menilai secara objektif, karena memang ada data-data yang diupdate oleh Dinsos,” tegasnya.
Sayangnya, input data itu tidak berimbas signifikan. Buktinya masih ada saja orang miskin yang mengeluhkan mereka tidak mendapatkan fasilitas yang semestinya. “Kalau kinerja mereka memang signifikan, maka tidak akan ada pengaduan ke kami,” tegasnya. (put)
