BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Sebanyak 4.070 tenaga kesehatan (nakes) dan 69 tokoh di Jawa Barat telah mendapatkan vaksin covid 19 dari pelaksanaan vaksinasi selama tiga hari di tujuh kabupaten/kota pada 14-16 Januari 2021.
Rincian tujuh daerah dan jumlah nakes yang sudah divaksin tersebut yaitu Kota Bandung (1.783 nakes), Kabupaten Bandung (42 nakes), Kota Bekasi (694 nakes), Kota Bogor (568 nakes), Kab. Bandung Barat (442 nakes), Kota Cimahi (420 nakes), dan Kota Depok (121 nakes).
Sementara itu 69 tokoh meliputi pejabat publik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat, dari tujuh daerah itu yang sudah divaksin pada pencanangan vaksinasi COVID-19 perdana di hari Kamis, 14 Januari 2021. Di antaranya Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan musisi asal Kota Bandung, Ariel NOAH.
“Vaksinasi berlangsung lancar di tujuh wilayah Jabar. Ada 4.070 (nakes) yang sudah divaksin dalam tiga hari (pada 14-16 Januari 2021),” terang Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Ridwan Kamil atau Emil.
Selain itu, pada agenda pencanangan vaksinasi, Emil berujar bahwa terdapat sejumlah tokoh yang ditunda untuk divaksin karena tensi tubuh yang tinggi atau di atas 140/90 sehingga tidak lolos penapisan atau skrining awal.
“Dari 90 tokoh yang ditargetkan untuk divaksin, pada hari-H tidak semua bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi. Ada 21 orang yang ditunda, menunggu tensi turun minimal di 140,” ucapnya usai memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1/2021).
Terkait program vaksinasi oleh pemerintah pusat ini, Emil berujar, tidak ada penolakan di Jabar karena edukasi yang relatif baik. Meski begitu, ia berharap agar manajemen data penerima atau sasaran bisa disesuaikan kepada kesiapan masing-masing daerah.
“Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan (pemerintah pusat) via SMS. Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak,” tuturnya dalam siaran pers kepada pasjabar.
“Karena datanya ada di pemerintah pusat, (siapa) yang tidak datang, kami tidak tahu. Karena kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan pertolongan apakah (mereka) tidak ada transportasi atau tidak diberi tahu. Ini yang akan dibenahi sebelum manajemen vaksinasi kepada masyarakat umum di tahap selanjutnya,” tambahnya.
Kang Emil pun menegaskan, vaksinasi merupakan opsi paling memungkinkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity demi menghentikan pandemi global COVID-19 di Tanah Air.
“Untuk mencapai kekebalan masyarakat ada tiga pintu. Pertama, vaksinasi sehingga bisa imun. Kedua, mohon maaf yang terpapar, setelahnya kebal (menjadi imun). Ketiga, diam di rumah, tidak ke mana-mana, sampai kekebalan masyarakat hadir. Pilihan ketiga repot secara sosial, maka pilih pintu pertama divaksin agar bisa berkegiatan seperti biasa,” tandasnya. (*)
