BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Jumlah pelanggaran di masa PPKM Darurat terjadi sangat tinggi. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai ribuan kasus.
“Pelanggaran di Jabar itu kurang lebih ada 7.700-an pelanggaran,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi persnya, beberapa waktu lalu.
Rinciannya, sekitar 6 ribuan kasus didominasi pelanggaran perorangan. Untuk pelaku usaha jumlah kasusnya mencapai 1.623.
Untuk kasus perorangan, rata-rata mereka yang terjaring operasi saat PPKM Darurat ini tidak membawa surat negatif COVID-19. Untuk pelaku usaha, salah satu pelanggaran yang banyak adalah tempat makan masih melayani makan di tempat.
Ada juga pelaku usahanyang melanggar aturan jam operasional, tidak menyediakan sarana prokes, dan karyawannya ada yang beraktivitas 100 persen. Sanksi pun sudah diberikan.
“Dari total itu ada 7 ribuan sanksi administratif teguran lisan dan 564 denda pidana. Itu kira-kira dari gakum (penegakan hukum),” jelas Emil, sapaan akrabnya.
Sanksi yang diberikan ini diharapkan jadi efek jera. Sehingga, ke depan diharapkan tak ada lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya.
Untuk pemberian sanksi ini, menurutnya ada inovasi yang dilakukan. Pelanggar yang disanksi pidana ke depan bisa menghadiri sidang virtual. Jadi, pelanggar dan yang ‘mengkahimi’ tak perlu bertatap muka atau hadir di satu tempat secara fisik.
Soal denda bagi pelanggar, Emil mengatakan sudah mengumpulkan ratusan juta. Namun, hal ini menurutnya bukan sesuatu yang membahagiakan. Sebab, itu menandakan jumlah kasus sangat banyak.
“Tadi dilaporkan ada total Rp773 juta dari denda untuk dunia usaha yang melanggar. Kami tidak bahagia mendapatkan pendapatan dari denda, tapi karena melanggar, apa boleh buat, harus ditegaskan,” ucap Emil. (ors)
