BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) Ijah Hartini menilai, annggaran infrastruktur pada APBD 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat.
“Banyak sekali infratrsuktur yang terbengkalai. Padahal itu untuk kebutuhan masyarakat juga,” ujar Ijah.
Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, kondisi infrastruktur di perbatasan sangat mengkhawatirkan, seperti PJU, marka jalan dan beberapa penunjang lainnya. Ijah mengaku, khawatir jika masyarakat melintasi jalan-jalan tersebut di malam hari, terlebih sekarang sedang musim hujan.
“Buruknya kondisi infrastruktur terjadi di hampir semua titik di perbatasan. Baik itu di Kawasan Jabar selatan dan di kawasan lainnya,” tambah Ijah.
Ijah mengakui anggaran yang dialokasikan untuk mitra kerja komisi IV memang tidak banyak.
“Bahkan kami memperjuangkan untuk satu UPTD Rp2 miliar saja tidak bisa. Karena anggarannya ya memang tidak ada,” terang Ijah.
Sebagaimana diketahui, proyeksi anggaran pendapatan tahun 2021 yang semula Rp41,47 triliun menjadi Rp36,09 triliun atau berkurang Rp5,37 triliun atau turun 12,98 %.
Kehabisan anggaran
Ijah juga mengatakan, bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar kehabisan anggaran pada pertengahan tahun 2021. Sedangkan penambahan anggaran pada 2022 juga sulit untuk dilakukan.
Demikian juga dengan Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Jabar, yang mengelola semua sumber daya air. Dari mulai air minum, air pengairan untuk perhutanan dan pertanian, serta air irigasi.
“Anggaran di sini juga tidak maksimal, sampai-sampai banyak irigasi yang diganjel gebog pisang,” imbuh Ijah.
Pengurangan anggaran juga terjadi terhadap Dinas Pemukiman dan Perumahan (Kimrum) Jabar. Dimana, target pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang biasa ya 20 ribu rutilahu, sekarang hanya 9.406 rutilahu.
Dalam kondisi seperti ini, Ijah mengaku tidak banyak yang bisa dilakukan, karena APBD juga menurun.
“Tapi kita berharap banyak agar kondisi ini bisa diperbaiki pada perubahan mendatang. Dan tentu saja harapan kita agar pandemic segera berakhir agar kondisi perekonomian bisa kembali berjalan nirmal,” tambahnya.
Di sisi lain, Ijah berharap pihak terkait, terutama TAPD bida melakukan penganggaran dengan cerdas dan cermat. Harus bisa menentukan mana yang lebih prioritas.
“Kalau untuk anggaran pendidikan dan kesehatan, memang sudah diplot 20% dan 10%. Namun untuk alokasi anggaran yang lain, saya harap bisa lebih cermat dalam pengalokasiannya,” papar Ijah.
Ijah menyebutkan, sangat tidak bijak di tengah pandemi dan pengurangan anggaran di sektor infrastruktur yang dianggap krusial. Namun untuk pembangunan di sektor lain malah diprioritaskan.
Ijah mencontohkan, pembangunan Alun-alun Karawang, yang sebenarnya dibangun di atas lahan milik Pemkab Karwang.
“Jangan melakukan pembangunan yang melukai hati rakyat,” pungkas Ijah. (Put)
