JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Dana remitansi dari para pekerja migran Indonesia (PMI), mencapai Rp160 triliun per tahun atau devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dalam peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 yang digelar secara virtual. Dari kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Sabtu (18/12/2021).
“Dari jutaan pekerja migran yang berangkat ke berbagai negara, selama beberapa tahun terakhir. Nilai dana remitansi yang dikirim ke Indonesia, mencapai Rp160 triliun per tahun, atau kedua terbesar setelah penerimaan devisa dari sektor migas,” bebernya.
Ia menekankan, PMI digelari pahlawan bukan semata-mata karena kontribusinya ke penerimaan devisa. Melainkan juga karena keberanian, perjuangan, dan pengorbanan untuk keluarga, bangsa, dan negara.
Pemerintah terus berkomitmen melindungi PMI, yang turut membangun negeri melalui devisa. Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Pemerintah juga, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Begitu pula, berbagai fasilitas VVIP di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah disiapkan, sebagai simbol penghormatan dan dukungan kepada para pekerja migran Indonesia.
“Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, ia mengemukakan koordinasi dan sinergi tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan seputar PMI. Masalah itu, antara lain, berkaitan dengan legalitas, pengupahan, jam kerja, tindakan kekerasan dari pemberi kerja. Hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran, yang ditinggal di kampung halaman.
“Satu per satu masalah harus segera dicarikan solusinya,” tandasnya.
Miliki keterampilan
Demikian halnya, kualitas pekerja migran Indonesia harus terus diupayakan. Oleh karena itu, ia pun meminta secara khusus Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Untuk bersinergi menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor ini, termasuk dengan penerapan regulasi yang lebih baik serta inovasi dan terobosan dalam tata kelolanya.
“Saya mengharapkan pekerja migran Indonesia semakin banyak yang memiliki keterampilan (skilled) yang tersertifikasi secara internasional,” pintanya.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan terima kasih dan apresiasi, atas dukungan dan sinergi dari berbagai pihak dalam upaya melindungi PMI. Seperti dalam fasilitasi ambulan dan pelayanan kesehatan, bagi pekerja migran dan keluarganya yang sakit dan meninggal.
Fasilitasi transportasi bagi pemulangan pekerja migran, serta fasilitasi pembiayaan/modal bekerja dengan bunga rendah bagi pekerja migran.
Revisi peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia, merupakan kebijakan progresif pemerintah yang berpihak kepada PMI.
“Revisi tentang pedoman pelaksanaan KUR bagi PMI. Dengan bunga yang saat ini 6%, diberikan di tahap proses penempatan dan disalurkan langsung kepada PMI. Tanpa melalui lembaga linkage, adalah sebuah kebijakan yang harus kita apresiasi bersama,” ungkapnya. (ytn)
