Oleh: U Wawan Sam Adinata, Dosen STIE Pasundan (Memerangi Kemiskinan)
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sejarah mencatat dengan tinta emas mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menunjukkan komitmen terhadap janji kampanyenya. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI), ia langsung memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial. Program-program tersebut bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial lewat bantuan, meningkatkan akses pendidikan, menjamin akses pelayanan kesehatan, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Selama dua periode jabatannya (10 tahun), Jokowi mengeluarkan berbagai program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian, tidak ada program yang sempurna; selalu ada kekurangan, tersisa, dan menjadi warisan bagi pemimpin berikutnya, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya.
Terkait warisan yang ditinggalkan tersebut, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Mengutip ungkapan Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute, bahwa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target untuk menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu gagal dicapai. Namun demikian, kegagalan menurunkan angka kemiskinan tersebut bukan semata kegagalan pemerintah Jokowi karena programnya, tetapi lebih menunjukkan begitu beratnya problem dan kompleksitas dari “virus kemiskinan”. Oleh karena itu, memeranginya membutuhkan program jangka panjang, berkelanjutan, dan kerja lebih keras lagi.
Berangkat dari hal tersebut, genderang perang dalam memerangi kemiskinan kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah tugas berat yang sangat menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Emas.
Menunggu Gebrakan Pemerintahan Prabowo Subianto
Ikhtiar memerangi kemiskinan bukan isapan jempol belaka. Meminjam istilah Sunda, “Katara ayana, karasa manfaatna” oleh rakyat Indonesia. Melalui lembaga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), negara menunjukkan komitmennya.
TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, sebuah lembaga yang berfungsi menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas utamanya meliputi menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Namun demikian, Prabowo Subianto sebagai presiden baru melakukan gebrakan dengan membentuk lembaga baru dalam memerangi kemiskinan, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (2024–2029). Lembaga ini diharapkan lebih “revolusioner” dari lembaga sebelumnya dengan panglima perang yang dipercayakan kepada Budiman Sudjatmiko.
Janji
Sebagai catatan, dalam buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 – Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur, Prabowo Subianto menjanjikan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatan serta mencapai kemiskinan 5 persen pada 2029.
Menurut berbagai sumber data, sampai dengan Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia adalah 0,83 persen atau setara 2,3 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode yang sama masih sebanyak 25,22 juta orang, atau 9,03 persen dari total penduduk Indonesia, yaitu 279 juta jiwa. Angka ini hampir menyamai jumlah penduduk sebuah negara di ASEAN, bahkan lebih besar dari beberapa negara. Angka tersebut sangat mengkhawatirkan karena dampak sosialnya sangat dahsyat.
Badan yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko tersebut bertekad menekan angka kelas menengah agar tidak turun ke kelas rentan miskin. Selain itu, perhatian juga akan diberikan kepada orang-orang yang berada di kondisi kemiskinan ekstrem dan yang jatuh miskin, serta melakukan pemberdayaan bagi mereka yang berada dalam kategori terancam miskin. Budiman juga berencana menggencarkan program penyelamatan bagi orang miskin dan mendata ulang semuanya. Sebuah tekad yang dihadapi di tengah kondisi ekonomi dan stabilitas global yang penuh tantangan. Seperti perang Rusia-Ukraina atau perang dagang baru antara Cina dan Amerika Serikat yang sangat memengaruhi kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Yang tentu harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kemiskinan adalah desa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, mayoritas penduduk miskin di Indonesia tinggal di desa. Dari jumlah total penduduk miskin di Indonesia, 14,19 juta orang (63,1 persen) tinggal di desa. Sementara 8,26 juta orang (36,9 persen) tinggal di kota.
Kaum Miskin Desa
Memprioritaskan desa sebagai medan perang utama dalam memerangi kemiskinan bukan berarti menganggap kemiskinan di kota tidak penting. Namun, fokus ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kemiskinan di desa sehingga “ekspor” kemiskinan ke kota dapat dihentikan.
Mengutip sebuah sumber dari International Monetary Fund (IMF), tingkat kemiskinan pedesaan yang terus-menerus tinggi. Dengan atau tanpa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, telah berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang cepat dan migrasi ke daerah perkotaan. Banyak kemiskinan perkotaan diciptakan oleh upaya masyarakat miskin pedesaan untuk keluar dari kemiskinan dengan pindah ke kota. Kebijakan pemerintah yang terdistorsi. Seperti penghukuman sektor pertanian dan pengabaian infrastruktur pedesaan (baik sosial maupun fisik), telah menjadi kontributor utama. Bagi kemiskinan pedesaan dan perkotaan.
Sangat jelas dan tepat jika kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dengan panglima perangnya Budiman Sudjatmiko, menjadikan desa sebagai medan perang dalam memerangi kemiskinan. Ini adalah pertaruhan utama akan harapan rakyat yang berada di pundak kabinet Prabowo Subianto. Semoga. (han)
