Bandung, www.pasjabar.com — Mulai Senin, 6 Oktober 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi membuka Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Gedung Sate, Bandung.
Langkah ini menjadi kelanjutan dari program pengaduan yang sebelumnya rutin ia gelar di kediamannya.
Kini, pos tersebut diformalkan dan diperluas agar bisa melibatkan partisipasi lebih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Melalui pos ini, masyarakat bisa melaporkan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian langsung pemerintah.
Menurut Dedi, langkah ini bukan hanya soal pelayanan, tapi juga tentang menumbuhkan kembali semangat gotong royong di kalangan birokrat.
Sumbangan Sukarela Rp1.000 untuk Tiga Masalah Sosial Mendesak
Dedi Mulyadi menuturkan bahwa pihaknya juga meluncurkan skema “Sumbangan Sukarela Seribu Rupiah” yang akan difokuskan untuk membantu tiga masalah sosial utama: warga sakit yang tidak terlayani, anak yang hampir putus sekolah karena biaya, dan masyarakat yang buta hukum.
Dana ini akan dikumpulkan secara transparan oleh bendahara internal Pemprov Jabar.
“Kita ingin gotong royong jadi budaya kerja ASN, bukan cuma di masyarakat,” ujar Dedi usai menghadiri upacara HUT TNI ke-80 di Makodam III Siliwangi, Bandung.
Fokus Bantuan: Kesehatan, Pendidikan, dan Hukum Gratis
Dalam implementasinya, program ini akan menyasar tiga bidang utama. Pertama, bantuan kesehatan untuk warga yang tak mampu membayar iuran BPJS atau biaya perawatan di rumah sakit.
Kedua, sektor pendidikan agar anak-anak kurang mampu bisa tetap melanjutkan sekolah.
Ketiga, layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.
Dedi menegaskan, seluruh dana akan dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan agar publik percaya dan ASN terlibat aktif.
Dari Rumah Jabatan ke Rumah Pengaduan Rakyat
Selain di Gedung Sate, Dedi juga mendorong para bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengubah rumah jabatan mereka menjadi rumah pengaduan rakyat.
Menurutnya, inisiatif ini terinspirasi dari nilai-nilai lokal seperti rereongan jimpitan atau kas RT/RW, yang selama ini terbukti efektif menumbuhkan solidaritas sosial di tingkat akar rumput.
“Kalau di kampung saja bisa saling bantu seribu-seribu, masa ASN enggak bisa?” tutur Dedi.
Ia berharap, gerakan kecil ini menjadi pemantik kebersamaan birokrasi Jawa Barat dalam membantu rakyat secara nyata. (Uby)
