BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Koalisi Peduli Pendidikan Jawa Barat (KPPJB) mengaku setuju jika Pemprov Jabar, membuka jalur mandiri di SMA/SMK di Jabar pada tahun ajaran baru (PPDB) tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator KPPJB, H.Iriyanto MS usai menggelar audiensi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat mengenai masukan perbaikan pendidikan di Jawa Barat, belum lama ini .
“Mengenai jalur mandiri untuk PPDB SMA dan SMK kami rasa adalah hal yang juga mesti dipertimbangkan, memang sudah ada sistem zonasi, prestasi, perpindahan, dan siswa kurang mampu, namun jalur mandiri perlu dipikirkan, dengan membayar biaya sekolah, dan hal ini untuk menghindari kecurangan atau lainnya,” ujarnya kepada Pasjabar.
Dalam pertemuan dengan Komisi V DPRD Jabar itu diikuti sembilan anggota DPRD Jawa Barat dari berbagai fraksi partai dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari partai PKS, Abdul Hadi Wijaya serta 20 orang dari penggiat pendidikan yang diwakili oleh beberapa orang untuk menyampaikan pendapat.
Irianto mengatakan pihaknya juga menyambut baik keinginan DPRD dan Pemprov Jawa Barat terkait bidang pendidikan dengan membuka audiensi atau diskusi bersama para pakar dan para penggiat pendidikan menyangkut PERDA tentang pendidikan di Jawa Barat.
“Saat kami mengkaji PERDA yang lama yakni tahun 2003 soal pendidikan, disana kami melihat ada banyak hal yang mesti diperbaiki, oleh karenanya kegiatan bertukar pendapat dan pandangan adalah hal yang penting untuk mengambil kesimpulan dan kesepahaman, bahwa kita harus saling bergandengan tangan demi kemajuan pendidikan di Jawa Barat,” terangnya.
Lewat kegiatan ini, lanjut Iriyanto terdapat semangat untuk memperbaiki dan membangun pendidikan di Jawa Barat untuk kedepannya dikaji lebih lanjut oleh DPRD dan pihaknyapun menyatakan siap untuk membantu.
Disamping itu, ucap Iriyanto bahwa KPPJB juga akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat karena saat ini anak putus sekolah masih cukup tinggi.
“Selanjutnya lulusan ABK pun masih rendah dikisaran tamat SMP saja, kemudian peningkatan bagi kesejahtraan guru dan sarana prasana. Dan hal yang tak kalah penting adalah jangan sampai ada pungli dan korupsi di lembaga pendidikan,” tandasnya.
Terakhir Iriyanto pun berkata bahwa KPPJB sangat mengapresiasi DPRD untuk bergerak bersama untuk memperbaiki pendidikan dengan menampung masukan-masukan dan memikirkan peraturan yang sudah ada berkaitan dengan pendidikan. (Tan)
