BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Jam operasional pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung tidak seragam dengan mall dan restoran. Hal ini disesalkan salah seorang anggota DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya.
“Ketika saya tanyakan kepada para PKL, alasan mereka berjualan karena sekarang sedang masa pandemic. Tapi sayangnya, kita tidak pernah tahu, sampai kapan pandemic ini akan berlangsung,” ujar Erick.
Bahkan disebutkannya kini banyak sekali titik-titik yang menjadi tempat para PKL dadakan mengambil kesempatan. Bahkan dua daerah yang sempat ia lihat sendiri PKL dadakan yakni di jalan Pungkur dan jalan Lengkong.
Setiap pukul 18.00 wib – selesai, para PKL dadakan menjajakan berbagai makanan dan minumannya tanpa menghiraukan kegiatannya itu menganggu atau tidak menganggu para penghuni disana.
“Masalahya, tidak semua warga di sana yang mendapat informasi dan dimintai izin. Sehingga ada beberapa warga keberatan dengan kegiatan para PKL ini,” ujarnya.
Erick sendiri mengaku terganggu dengan keberadaan para PKL tersebut. Karena posisi para PKL yang menghalangi akses jalan.
“Saya sendiri mengalami mau parkir tiba tiba diusir, lah saya penghuni terus harus parkir dimana? Mereka mulai dari jam 18.00- sampai malam gak jelas jam berapa,” gerutu Erick
Bahkan, Erick pernah menawarkan sebuah lokasi ruko di Kawasan Cibiru, untuk salah seorang pedagang bakso di Kawasan Jl Setiabudi, namun ditolak, dengan alasan jauh. Padahal, lanjut Erick, pedagang tersebut tidak harus membayar uang sewa untuk ruko yang akan ditempatinya.
“Ya memang jauh, tapi kan kalau mau dipindahkan mereka punya harkat derajat lebih baik. Tapi pedagang tersebut menolak karena sudah nyaman di lokasi yang sekarang,, meskiun menghalangi pemandangan dan karena tidak ada ketegasan dari pemerintah,” papar Erik.
Erik menegasakan, jangan sampai pembiaran itu menjadi masalah. Di satu sisi mall, restoran, cafe atau tempat hiburan buka hanya sampai jam 21.00 wib sedang PKL diperbolehkan buka sampai malam dan disana pun banyak terjadi kerumunan.
“Di JL Pungkur, malah lokasi PKL dijaga satpol PP, sebenarya niatnya untuk menjaga agar tidak ada kerumunan. Tapi, kesannya malah seperti melegalkan PKL tersebut,” terangnya.
Karena itu Erick meminta pemerintah turun tangan. Bukan hanya pemerintah kota namun juga di kewilayahan masing masing.
“Pemerintah harus turun dong, harus diatur para PKL itu. Masa yang di Gasibu dekat UNPAD gak boleh, didaerah lain malah berkembang subur. Sekarang pada geser ke gang ya, restoran cafe dipaksa tutup, demikian juga PKL di daerah lain dipaksa tutup. Ini jalan protokol malah dibuka baru, ini gimana,” keluhnya lagi.
Erick mengatakan jangan sampai pandemic dan kesulitan dalam mencari uang menjadi alasan mereka melakukan pelaggaran.
“Kita semua sedang dalam keadaan sulit kok, bukan hanya PKL saja. Tapi ya bukan berarti mereka bisa melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Untuk itu, Erick meminta pemerintah tegas, tidak ada lagi dipebolehkan keiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dengan alasan apapun. “Jika memang ingin mengakoodir PKL, maka bisa perhatikan zonasi dan jam operasionalnya. Jangan sampai juga, kegiatan itu menimbulkan kerumunan,” tegasnya. (adv)
