BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/05/2022).
Wagub mengapresiasi BPK Perwakilan Jabar yang telah menyerahkan hasil audit terhadap dua obyek pemeriksaan, yakni pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan aspek kinerja Pemerintah Provinsi Jabar dengan tema penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan agar dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
“Terima kasih kepada BPK Perwakilan Jabar yang sudah memberikan masukan dan koreksi kepada Pemda Provinsi Jabar. Insya Allah, kami segera menindaklanjuti,” sambungnya.
Uu menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, sekaligus segera merancang rencana aksi. Ini penting agar kinerja Pemerintah Provinsi Jabar berdampak baik pada masyarakat.
“Besok kita akan langsung rapat dengan dinas terkait dan dinas teknis supaya cepat diperbaiki,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jabar kerap melakukan mutasi dan promosi terhadap aparatur di lingkup kerjanya, sehingga dalam peralihan jabatan bisa saja terdapat kesalahan pada suatu laporan yang tidak terinformasikan kepada pejabat yang baru.
“Masalahnya itu lagi, itu lagi karena memang pejabat di Jabar silih berganti,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait penanggulangan kemiskinan, Uu menyebut, bahwa kemiskinan sebagian besar karena kurangnya keahlian yang dimiliki.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan segera melakukan tindak lanjut terkait titik permasalahan tersebut.
“Orang miskin biasanya karena tak memiliki keahlian, ini pun menjadi pemikiran kami ke depan. Memang yang namanya keahlian penting untuk kesuksesan kehidupan kita,” tuturnya.
Sementara itu Plt Kepala BPK Perwakilan Jabar Arif Agus berharap hasil audit yang diberikan pihaknya bisa menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jabar.
“Setelah hasil audit disampaikan dan ditanggapi, kami akan susun konsep hasil pemeriksaan, termasuk rekomendasinya,” kata Arif.
Arif mendorong pula Pemerintah Provinsi Jabar segera menyusun rencana aksi untuk memperbaiki laporan dan kinerjanya. (*/ytn)
