KOTA BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Produk UMKM dan komoditas petani Jabar sudah banyak yang dikirim ke luar negeri tapi masih melalui jasa eksportir.
Pelaku UMKM dan petani penting memiliki kemampuan ekspor secara mandiri tanpa harus melalui jasa eksportir yang berbiaya tinggi, sehingga petani dan pelaku UMKM bisa menikmati keuntungan lebih besar.
Untuk itu diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM, dan ini tanggung jawab bukan di satu pemda atau dinas saja, tapi semua stakeholders turut berperan.
Guna memberikan wawasan ekspor mandiri kepada petani dan pelaku UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar mencetuskan program Kompor (Kolaborasi Optimalisasi UMKM Ekspor).
Program Kompor diluncurkan dalam sesi Jabar Punya Informasi (Japri) pada rangkaian acara Road to West Java Festival 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (8/10/1022).
Hadir dalam sesi Japri, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI Syailendra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Iendra Sofyan, Kepala Dinas Perkebunan Jabar Jafar Ismail dan sejumlah narasumber lain.
“Kami ingin mendorong potensi ekspor produk UMKM di Jabar, meningkatkan prosentase ekspor dari UMKM. Sehingga menggelar Kompor, ” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar Iendra Sofyan.
Iendra mengatakan, ekspor Jabar selama ini didominasi produk dan pengusaha besar mencapai 98 persen. Sisanya atau 2 persen diekspor pelaku UMKM.
“Jelas perlu kolaborasi setiap OPD, bukan hanya Disindag saja. Dengan dinas pertanian untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk, dengan dinas UMKM untuk pembinaan ekspor dan dinas-dinas lainnya. Termasuk dengan pusat dan daerah,” tegasnya.
Para Pelaku UMKM Antusias
Iendra mengatakan pelaku UMKM sangat antusias dengan program Kompor. Mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan khususnya pelatihan ekspor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan UMKM untuk mencapai ke level ekspor adalah 1A +4K, yakni administrasi + kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan.
“Akan kita bantu yakni administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan atau 1A + 4K,” tuturnya.
Kepala Dinas Perkebunan Jabar Jafar Ismail menambahkan luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare, yang mana 89 persen milik rakyat, 11 persen merupakan perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta.
Artinya banyak perkebunan dimiliki rakyat namun di sisi lain produksinya masih perlu ditingkatkan.
“Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri,” jelasnya.
Namun, kata Jafar, jumlahnya memang masih kecil. Masih banyak petani dan pelaku UMKM yang memerlukan bantuan khususunya pelatihan ekspor. Bukan hanya produk perkebunan kopi saja, namun teh, vanila, kelapa, dan lainnya. Selain itu mereka juga memerlukan pelatihan penanganan hama dan kualitas produknya.
Sementara itu Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI Syailendra mengatakan selain kontinuitas produksi, UMKM juga sangat membutuhkan kepastian pasar.
Dua Hal yang Perlu Dilakukan Pusat
Ada dua hal yang dilakukan pusat untuk memastikan kepastian pasar produk UMKM secara offline. Pertama, Kemendag RI membina dan melatih bersama dengan pasar pelaku ritel. Pasar modern akan menilai produk UMKM dan jika layak maka bisa masuk dijual di toko ritel.
Kedua mencari offtaker. Misalnya bekerja sama dengan jaringan perhotelan internasional.
“Untuk Jabar saya sudah tandatangan kerja sama dengan jaringan hotel internasional. Misal menyediakan sandal hotel, tea bag, kebutuhan daging ayam, telur, sayuran dan lainnya langsung ke petani atau UMKM,” tuturnya.
Kemendag juga membantu untuk membuka pasar online bagi UMKM. Memberikan pelatihan penjualan secara online dan bekerja sama dengan marketplace toko online.
“Jabar memiliki potensi luar biasa. Kami sedang merencanakan agar bisa menyuplai kebutuhan haji dan umrah, khususnya untuk makanan dan minuman. Itu sekitar Rp26 triliun. Jemaah haji kita yang terbanyak, tapi (untuk) makan dan minum ambil dari Vietnam, baju umrah dan haji dari Tiongkok. Ini potensi besar UMKM bisa masuk ke haji dan umrah,” tuturnya.
Namun ia menekankan agar produk petani atau UMKM memiliki standar yang diinginkan pembeli. Bahkan harus memiliki sertifikat registrasi Good Agricultural Practise (GAP) yang merupakan sertifikasi lahan.
Lalu sertifikat lain seperti dari kesehatan dan sanitari. Semua itu perlu bantuan dan kolaborasi dari berbagai dinas terkait. (*/Nis)
