BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar acara Penataran Pengajar: Hukum Peradilan Tata Usaha Negara pada 22–23 Februari 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Dengan lokasi luring di FH Unpas, Jalan Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung, dan daring melalui Zoom Meeting.
Acara ini menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, sebagai keynote speaker. Serta sejumlah akademisi dan hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai narasumber.
Para akademisi yang menjadi pemateri dalam penataran ini antara lain:
- Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa (FH Unpad)
- Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza (FH UGM)
- Prof. Dr. Nunuk Nuswardani (FH Univ Trunojoyo Madura)
- Prof. Dr. Tedi Sudrajat (FH Univ Jenderal Soedirman)
- Dr. Himawan Estu Bagijo (FH Univ Wisnuwardana Malang)
- Dr. W. Riawan Tjandra (FH Univ Atma Jaya Yogyakarta)
- Dr. Oce Madril (FH UGM)
- Dr. Ihsanul Ma’arif (FH Unpas)
Selain itu, beberapa hakim PTUN juga turut memberikan materi, yakni:
- Dr. Tri Cahya Indra Permana (Staf Khusus Kamar TUN Mahkamah Agung)
- Dr. Enrico Simanjuntak (Hakim PTUN Bandung)
- Dr. Ayi Solehudin (Hakim PTUN Serang)
Materi yang dibahas dalam penataran ini mencakup berbagai aspek Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti perkembangan kewenangan PTUN, subjek dan objek perkara, hukum acara, pembuktian, eksekusi, serta landmark decision PTUN.
Tujuan
Sekjen APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penataran ini diikuti oleh hampir 200 peserta daring dan 50 peserta luring yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk Samarinda, Makassar, Bali, Pekanbaru, Papua, Yogyakarta, dan Surabaya.
“Kami dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, wadah profesi dosen HTN dan HAN di Indonesia, memiliki sekitar 1.600 anggota yang tersebar di seluruh provinsi. Salah satu tujuan kami adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pengembangan sumber daya manusia pengajar. Karena kami meyakini bahwa lulusan fakultas hukum sangat tergantung pada sejauh mana para pengajar di berbagai perguruan tinggi hukum memiliki kompetensi yang baik,” ujar Prof. Bayu.
Ia juga menekankan pentingnya hukum peradilan tata usaha negara bagi mahasiswa hukum.
“Salah satu hal yang harus dikuasai mahasiswa fakultas hukum adalah kajian hukum tata usaha negara. Karena ini merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya penataran ini, kami berharap para dosen mendapatkan keterbaruan ilmu. Sehingga mahasiswa nantinya akan diajar oleh pengajar yang memiliki kompetensi yang lebih baik,” tambahnya.
Hasil Penataran akan Jadi Buku
Lebih lanjut, Prof. Bayu menyebutkan bahwa hasil dari penataran ini akan dirangkum dalam sebuah buku Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, yang nantinya akan tersedia secara gratis melalui website APHTN-HAN.
“Kami tidak menjual buku ini, tetapi akan menyediakannya secara gratis sebagai sumbangsih kami bagi pengembangan hukum di Indonesia,” jelasnya.
Dekan FH Unpas, Prof. Dr. Anthon F. Susanto, M.Hum., menekankan bahwa acara ini merupakan bagian dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen serta mahasiswa di bidang hukum administrasi negara dan PTUN.
“Kami percaya bahwa dalam proses Penataran ini adalah sebuah proses pembelajaran yang akan membuat kita semakin kritis. Kita berharap bahwa ini akan membawa sesuatu yang sering kita gaungkan, bahwa dari kegelapan itu akan menghasilkan tertiblah terang. Untuk mencapai perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Bermanfaat Bagi Mahasiswa
Ia juga menegaskan bahwa FH Unpas sangat menyambut baik kesempatan bekerja sama dalam penyelenggaraan penataran ini.
“Ini adalah momen di mana pengembangan di bidang-bidang baru dapat disampaikan kepada para dosen. Sehingga mereka memperoleh pembaruan informasi yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prof. Anthon.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi dosen, tetapi juga mahasiswa.
“Penataran ini juga memberikan efek positif bagi mahasiswa, karena nantinya para dosen dapat mentransfer ilmu yang mereka peroleh kepada mahasiswa. Dengan begitu, lulusan fakultas hukum akan menjadi lebih unggul, berkualitas, serta memiliki pemahaman hukum dan kemahiran yang lebih baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, FH Unpas dan APHTN-HAN berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Guna mencetak lulusan yang lebih kompeten dalam dunia hukum. (han)
