Oleh: Firdaus Arifin, Guru Kecil FH Unpas (Mendewakan Kepintaran Manusia )
WWW.PASJABAR.COM – Di negeri ini, kepintaran sedang naik pangkat. Ia dielu-elukan, disanjung, dipamerkan di panggung kekuasaan. Ia hadir dalam pidato-pidato yang rapi, dalam grafik yang menenangkan, dalam kalimat teknokratis yang seolah tak bisa dibantah. Kepintaran menjelma simbol keunggulan, bahkan seolah menjadi pembenar bagi segala keputusan.
Kita hidup dalam zaman ketika orang yang fasih bicara dianggap bijak, yang mahir berhitung dianggap bermoral, dan yang cakap mengelola citra dianggap layak memimpin. Kepintaran menjadi mata uang baru: bisa ditukar dengan jabatan, kekuasaan, bahkan kekebalan moral.
Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak terucap. Mengapa semakin banyak orang pintar, tetapi keadilan terasa makin jauh? Mengapa kebijakan lahir berlapis-lapis analisis, tetapi rakyat tetap merasa ditinggalkan?.
Mungkin karena kita terlalu lama mendewakan kepintaran, dan lupa menimbang kebijaksanaan.
Puja
Di ruang publik kita hari ini, kepintaran sering tampil seperti dewa kecil. Ia tak boleh digugat. Ia dilindungi oleh data, disucikan oleh istilah akademik, dan dikeramatkan oleh jargon efisiensi.
Kita menyaksikan bagaimana kebijakan disusun dengan bahasa teknokratis yang rapi, tetapi terasa asing bagi kehidupan sehari-hari. Kata-kata seperti “optimalisasi”, “penyesuaian struktural”, atau “rasionalisasi anggaran” terdengar canggih, namun sering kali menyisakan luka di bawahnya.
Dalam dunia seperti ini, empati dianggap kelemahan. Keraguan dipandang sebagai ketidaktegasan. Kemanusiaan direduksi menjadi variabel.
Padahal, kepintaran yang kehilangan rasa adalah bentuk kesombongan yang paling halus.
Kuasa
Di Indonesia, kepintaran sering bersanding akrab dengan kekuasaan. Mereka yang pandai berbicara cepat naik ke panggung. Mereka yang lihai membaca arah angin politik cepat mendapat tempat. Sementara mereka yang jujur, tetapi lambat, sering tertinggal.
Kita menyaksikan bagaimana kebijakan publik hari ini lebih sering lahir dari kalkulasi politik ketimbang kepekaan sosial. Negara berbicara tentang efisiensi, tetapi lupa tentang keadilan. Tentang pertumbuhan, tetapi abai pada pemerataan. Tentang stabilitas, tetapi lupa mendengar suara yang terpinggirkan.
Kepintaran menjadi alat legitimasi. Ketika kritik datang, jawaban pun disiapkan dengan rapi—lengkap dengan data, grafik, dan kutipan pakar. Tetapi data sering kali tak mampu menjawab rasa keadilan yang luka.
Dalam situasi seperti ini, kepintaran bukan lagi sarana pencerahan, melainkan tameng kekuasaan.
Retak
Ada sesuatu yang retak dalam cara kita memaknai kecerdasan. Kita terlalu percaya bahwa segala persoalan dapat diselesaikan dengan kecakapan teknis. Padahal, tidak semua luka bisa disembuhkan oleh angka. Tidak semua ketidakadilan bisa diselesaikan dengan algoritma.
Ketika kebijakan publik kehilangan sentuhan kemanusiaan, negara perlahan berubah menjadi mesin dingin. Ia bekerja efisien, tetapi tidak selalu adil. Ia cepat, tetapi sering tak bijak.
Di titik inilah kita melihat paradoks zaman: semakin pintar kita, semakin terasa jarak antara negara dan warganya.
Sunyi
Yang paling menyedihkan dari pemujaan terhadap kepintaran adalah sunyinya nurani. Suara yang mengingatkan sering dianggap mengganggu stabilitas. Kritik dilabeli sebagai gangguan.
Keprihatinan dipandang sebagai kelemahan. Padahal, justru dari kegelisahan itulah bangsa ini pernah belajar. Sejarah Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang paling pintar, melainkan oleh mereka yang berani merasa dan bersuara.
Para pendiri bangsa tidak sekadar cerdas; mereka berani gelisah. Mereka tidak hanya berpikir, tetapi juga merasakan penderitaan rakyat sebagai penderitaan sendiri.
Kini, kegelisahan itu kerap dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan.
Cermin
Mungkin sudah saatnya kita bercermin. Apakah kita sedang membangun negara yang cerdas, atau hanya tampak cerdas? Apakah kita sedang melahirkan pemimpin yang bijak, atau sekadar ahli berargumentasi?
Kepintaran yang sejati selalu disertai kesadaran akan keterbatasan. Ia tidak arogan. Ia tidak memaksakan diri sebagai kebenaran tunggal. Ia tahu bahwa manusia bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek bermartabat.
Dalam filsafat lama, kebijaksanaan bukanlah soal seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa sadar kita akan apa yang tidak kita ketahui. Di situlah kerendahan hati lahir.
Etika
Tanpa etika, kepintaran berubah menjadi alat kekerasan yang halus. Ia tidak memukul, tetapi menyingkirkan. Ia tidak berteriak, tetapi melukai. Ia tidak mengancam, tetapi meminggirkan.
Etika adalah batas yang mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kemampuan memerintah, melainkan tanggung jawab untuk melindungi. Bahwa kecerdasan bukan tiket untuk merasa paling benar.
Negara yang besar bukanlah negara yang paling canggih teknologinya, tetapi yang paling berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
Manusia
Pada akhirnya, semua kebijakan akan kembali pada manusia. Pada ibu yang berjuang menghidupi keluarga. Pada buruh yang bekerja tanpa kepastian. Pada anak muda yang kehilangan harapan. Pada warga yang ingin didengar, bukan sekadar dihitung.
Manusia bukan angka statistik. Ia punya wajah, cerita, dan luka. Jika kepintaran tak mampu melihat itu, maka ia kehilangan maknanya.
Barangkali tugas kita hari ini bukan menambah kecerdasan, tetapi memulihkan kemanusiaan.
Doa
Semoga kita tidak terus-menerus menyembah kepintaran, lalu lupa belajar menjadi manusia. Semoga kita masih bisa membedakan antara kecerdikan dan kebijaksanaan, antara kepandaian dan kebajikan.
Dan semoga, di tengah hiruk-pikuk politik dan kekuasaan, kita masih berani bertanya dengan jujur: untuk siapa semua kepintaran ini bekerja? Karena pada akhirnya, peradaban tidak runtuh karena kurangnya orang pintar, tetapi karena hilangnya orang-orang yang berani menjaga nurani. (han)
