BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menanggapi pemberitaan terkait laporan orang tua siswa yang diminta membayar sejumlah uang saat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Sejumlah uang yang diminta saat PPDB tersebut kabarnya untuk infaq. Menurut Uu, pungutan biaya di sekolah adalah sah apabila sudah melalui persetujuan antara pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa.
Namun apabila pungutan pada PPDB tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, Uu meminta masyarakat untuk segera melaporkannya.
“Sepanjang (pungutan) itu disepakati oleh pihak komite, guru, dan orang tua, dan itu wajar (jumlahnya), kami mempertimbangkan tentang hal itu,” kata Uu saat membuka kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2022 se-Jabar secara hybrid, dari SMA Negeri 1 Cigombong, Senin (18/7/2022) kemarin.
“Tetapi kalau malah sebaliknya, PPDB dijadikan ajang untuk mencari uang, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, laporkan sekolah yang mana, khususnya SMA, SMK dan SLB yang ada di Jabar, karena itu kewenangan kami,” sambungnya.
Begitu juga dengan sekolah yang masih menahan ijazah siswa, Uu menekankan agar masyarakat segera melaporkan jika terjadi hal demikian. Ia juga memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan penahanan ijazah SD dan SMP ke pihak kabupaten/kota.
“Sekolah mana yang masih menahan ijazah, baik itu swasta ataupun negeri, laporkan kepada saya. Kalau SMP dan SD, nanti saya akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota,” tegas Uu. (*/ran)
