BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan sosialisasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) perseorangan, kepada 180 UMK dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid pada Minggu (12/12/2021).
“Dengan memiliki NIB, bapak dan ibu juga bisa memperoleh beberapa manfaat lainnya. Seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, akses lebih mudah untuk pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah,” ungkap Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah BKPM Tina Talisa, dikutip dari antara, Senin (13/12/2021).
Proses pengurusan NIB dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia, yang telah dapat diunduh pada Google Playstore.
Melalui sistem tersebut, pengurusan NIB dapat dilakukan dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Hal itu merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
Tina juga menyampaikan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada investor besar ataupun asing saja, akan tetapi juga pengusaha nasional dan UMKM di daerah-daerah.
“Buat kami di Kementerian Investasi, investor bukan hanya yang besar-besar, karyawan ratusan, dan lahannya berhektare-hektare. Apalagi kalau dipikir investor itu pasti asing, bukan sama sekali. Tetapi investor adalah orang yang mau menggunakan modalnya untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja. Jadi Bapak dan Ibu yang di sini, semua adalah investor,” kata Tina.
Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.
Melalui NIB yang dimiliki, pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertfikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Tina menjelaskan, nantinya pelaku usaha akan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI. (ytn)
