Bandung, www.pasjabar.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (17/2) sore. Aksi ini juga diikuti oleh perwakilan BEM SI se-Jawa Barat yang menyuarakan berbagai tuntutan, terutama terkait kebijakan pendidikan dan anggaran negara.
Tuntutan Mahasiswa: Dari Anggaran Pendidikan hingga Reformasi Kabinet
Mahasiswa yang turun ke jalan menilai pemerintahan saat ini banyak merugikan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap lebih kecil dibanding tunjangan pejabat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan.
Dalam orasinya, mereka menuntut beberapa hal, antara lain:
- Kenaikan anggaran pendidikan agar lebih berpihak kepada mahasiswa dan institusi pendidikan.
- Pengalihan efisiensi pendidikan dari tunjangan pejabat.
- Perombakan total kabinet pemerintahan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
- Penolakan terhadap izin pertambangan yang dianggap merusak lingkungan.
- Penolakan terhadap dwi fungsi TNI/Polri dalam pemerintahan.
Rhido Anwari Aripin, Plt Ketua BEM Kema Unpad, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki harapan besar agar tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, gelombang aksi dari berbagai elemen masyarakat akan terus berlanjut.
Aksi Memanas, Bentrok dengan Petugas Tak Terhindarkan
Situasi aksi sempat memanas setelah perwakilan DPRD Jawa Barat tidak hadir untuk menemui massa. Kekecewaan mahasiswa pun berujung pada aksi vandalisme dan perusakan gerbang Gedung DPRD. Massa aksi bahkan sempat mendobrak pagar gedung sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran pejabat yang seharusnya menerima aspirasi mereka.
Meski terjadi ketegangan, aksi ini tetap berlangsung hingga sore hari dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai dan akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan dan kepentingan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi bentuk nyata dari kepedulian terhadap masa depan bangsa.
