# Peta Politik Sunda
Sebuah diskusi buku mengungkap bagaimana kebijakan “Holle Line” pada masa kolonial tidak hanya mengubah cara orang Sunda menulis, tetapi juga membentuk formasi politik yang sempat melahirkan Negara Pasundan.
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Di sebuah ruang diskusi virtual bertajuk “Temu Sejarah” ke-101, malam itu atmosfer terasa pekat dengan aroma sejarah dan dialektika.
Fokusnya adalah satu nama yang barangkali asing bagi generasi Z, namun jejaknya tertanam dalam di setiap kolam ikan dan pohon kelapa di tanah Priangan: Karel Frederik Holle.
Buku berjudul Holle Line: Menelusur Akar Pemikiran Politik Sunda melalui Naskah dalam Peti Holle, karya Iip D. Yahya dan Nanang Suryana, menjadi pemantik debat.
Penulis memaparkan tesis menarik tentang bagaimana “Gurat Holle” atau kebijakan pelatinan aksara menjadi alat de-Jawanisasi sekaligus modernisasi di Jawa Barat.
“Bahasa Sunda itu sempat hilang di kalangan elit karena dominasi Mataram selama hampir dua abad,” ujar Iip D. Yahya dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, Holle hadir dengan proyek ambisius: mengganti huruf Arab Pegon dengan aksara Latin.
Tujuannya ganda; selain untuk efisiensi birokrasi, juga untuk menjauhkan pengaruh militansi Islam yang saat itu melekat pada aksara Pegon.
Namun, sejarah selalu punya sisi tak terduga (unintended results).
Asep Muhammad Iqbal, dari UIN Sunan Gunung Jati yang hadir sebagai pembahas, menyebut bahwa kebijakan “pelatinan” ini justru menjadi simbol modernisasi.
“Aksara Latin adalah pintu masuk pendidikan Barat yang kemudian melahirkan elit-elit baru Sunda yang terdidik,” katanya.
Dari kelas menengah baru inilah muncul organisasi seperti Paguyuban Pasundan. Puncaknya, sanad politik yang bermula dari aksara Latin ini bermuara pada pembentukan Negara Pasundan pada 1947.
Meski berumur jagung dan kerap dicap pro-Belanda, entitas ini disebut Iip sebagai bukti bahwa orang Sunda pernah memiliki “formasi politik” yang independen dan solid, sesuatu yang menurutnya kini telah memudar di panggung nasional.
Diskusi juga menyinggung sisi humanis Holle. Ia bukan sekadar birokrat, melainkan petani otodidak yang memperkenalkan sistem tanam efisien hingga jenis sayuran baru.
“Dulu di Cikajang ada istilah Kacang Holle. Bahkan kebiasaan orang Sunda punya kolam ikan di samping rumah dan menanam pohon kelapa saat menikah adalah warisan instruksi Holle,” tambah Iip.
Di balik jasanya, kebijakan Holle menyisakan dikotomi panjang. Kelompok pesantren yang setia pada aksara Pegon sempat tersisih dari struktur pemerintahan karena syarat ijazah “huruf Latin”.
Luka sejarah ini, menurut para narasumber, baru benar-benar pulih saat ijazah pesantren mulai disetarakan secara formal puluhan tahun kemudian.
Kini, melalui “Peti Holle”kumpulan naskah yang masih banyak tersimpan di Perpustakaan Nasional, para peneliti mencoba merajut kembali memori kolektif tersebut.
Bukan untuk membangkitkan romantisme feodal, melainkan untuk mencari kembali “kesaktian” politik Sunda yang kini dianggap hanya menjadi pelengkap di ibu kota.
“Tujuannya tidak muluk-muluk, seperti kata Otto Iskandar Dinata: menjadikan Sunda Mulia, yaitu Sunda yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain,” pungkas Iip menutup diskusi.
Rekaman selengkapnya dapat disimak di https://youtu.be/2dyVoXZwLbA?si=MouMlbVwK0JMdCMV.(tiwi)
# Peta Politik Sunda
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disajikan untuk tujuan informasi umum. Redaksi Pasjabar berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, namun tidak menjamin kelengkapan dan keakuratan sepenuhnya.
Pembaca diharapkan melakukan verifikasi tambahan sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini. Segala risiko yang timbul dari penggunaan informasi menjadi tanggung jawab pembaca.
Jika terdapat kekeliruan atau ingin mengajukan hak jawab, silakan kunjungi halaman: Disclaimer.
